Kabupaten Yahukimo

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Home : Berita » Polemik Pilgub, KPU Papua tunda penetapan Paslon

Polemik Pilgub, KPU Papua tunda penetapan Paslon

12th February 2018

Jayapura - Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilukada Papua 2018 oleh KPU Papua, Senin (12/2/2018) malam, akhirnya ditunda hingga  20 Februari 2018 mendatang. Penundaaan penetapan tersebut, menyusul pernyataan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait belum adanya berkas yang diberikan oleh DPR Papua. 

“Jadi malam ini kita tetapkan, penetapan malam ini kita tunda 7 hari kedepan dan tanggal 20, kita lakukan pleno penetapan, disusul pada tanggal 21 pencabutan nomor urut,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat pleno di ruang rapat kantor KPU Papua, Senin (12/02/2018) malam.

Meski sudah ditetapkan akan ditunda hingga 7 hari kedepan, dua bakal calon yakni Klemen Tinal dari “Lukmen” dan John Wempi Wetipo dari “Jhosua”, menyatakan tidak akan menandatangani berita acara, lantaran tertundanya jadwal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan calon, melainkan disebabkan karna tarik menarik antara KPU, Pansus dan MRP. 

“Inikan tidak ada sangkut paut dengan kami calon, karna kami pada dasarnya hanya ikut jadwal KPU saja,” kata John Wempi Wetipo. 

Berdasarkan informasi langsung dari lokasi, setelah membuka skor rapat pleno, Ketua KPU Papua Adam Arisoy meminta MRP untuk menyerahkan hasil verifikasi tersebut, sayangnya MRP yang diwakili Wakil Ketua I Jimmy Mabel mengaku pihaknya tidak dapat memberikan hasilnya, karena belum mendapatkan dokumen syarat pasangan calon dari KPU.

“MRP bekerja bukan sendiri, tapi harus ada persetujuan pimpinan lainnya, dan kami mohon maaf, kami tidak dapat memberikan rekomendasi karna kami belum mendapatkan berkas dari DPRP, kami meminta KPU untuk memberikan kami waktu untuk melakukan verifikasi sebagaimana aturannya paling sedikit 7 hari,” tegas Jimmy Mabel.

Mendengar penjelasan itu, sontak Ketua KPU akhirnya memutuskan jadwal penetapan ditunda, sesuai dengan permintaan MRP. Dalam pleno tersebut, KPU meminta agar DPRP segera menyerahkan berkas itu kepada MRP, agar dapat segera diproses untuk verifikasi keaslian orang Papua bagi pasangan bakal calon.

“Berdasarkan arahan pimpinan dan permintaan MRP maka KPU Papua menyatakan menyetujui tujuh hari perubahan dan jadwal kami sampaikan, “ kata Adam Arisoi.

Terkait penundaan itu, Bawaslu Papua meminta ketegasan  dan kepastian KPU bahwa 7 hari penundaan tersebut tidak akan ada perubahan.

“Apakah waktunya bisa dipastikan mengingat yang terjadi antara Pansus, MRP dan KPU? Apakah waktu 7 hari bisa clear? Kalau 7 hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan oleh Panwaslu sebagai pidana pemilu, dan temuan itu ditujukan kepada penghalang jadwal,” kata Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena.

Pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung di Kantor KPU Papua tersebut dipimpin langsung Ketua KPU Adam Arisoi dengan didampingi empat komisioner serta tiga Anggota Bawaslu yang diketuai oleh Fegie Wattimena. 

Rapat pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akhirnya ditunda tersebut, dimulai pukul 23.30 WP di ruang rapat KPU Papua. Dan hingga berita ini diturunkan, proses penandatanganan berita acara penundaan jadwal oleh KPU, Bawaslu dan MRP, masih berlangsung.

Sumber : tabloijubi.com