Kabupaten Yahukimo

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Home : Berita » Pelatihan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Sosialisasi Penyetoran Pajak Secara Online

Pelatihan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Sosialisasi Penyetoran Pajak Secara Online

28th May 2016

YAHUKIMO PAPUA - Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis para bendahara pengeluaran Kabupaten Yahukimo, dilaksanakan Pelatihan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Sosialisasi Penyetoran Pajak Secara Online yang berlangsung di aula pendidikan Kabupaten Yahukimo tanggal 26 Mei 2016.

 

Pelatihan dimulai dengan laporan ketua panitia Charly Tangkudung dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Kabupaten Yahukimo, Sadrak Arisoi, S.Sos yang mewakili Bupati Yahukimo yang berhalangan hadir sekaligus membacakan sambutan Bupati Yahukimo. dalam sambutannya bahwa tahun 2010 terjadi perubahan regulasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), perubahannya adalah hal penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, penerapan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah.

 

Lewat implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dikelola secara tertib, disiplin dan tepat waktu.

 

Pesan-pesan kepada seluruh peserta yang hadir yaitu perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar memahami dan mengerti dan jangan berhenti belajar tetapi terus mempelajari peraturan-peraturan yang ada. Seusai membacakan amanat Bupati Yahukimo, acara dilanjutkan dengan penyematan kartu peserta kepada dua orang perwakilan peserta pelatihan.

 

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Yahukimo lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlihat dengan menggandeng Perwakilan Pemateri dari Kantor Pajak Jayapura untuk melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Penyetoran Pajak Secara Online dan Konsultan Keuangan untuk materi Pengelolaan Keuangan berbasis akrual dengan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

 

Tahun ini, pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing. Penyampaian  SPT Tahunan PPh melalui e-Filing oleh ASN/TNI/Polri harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

 

 Selain itu, melalui SE tersebut, Pemerintah juga mewajibkan bendahara pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat satu bulan setelah tahun kalender berakhir. ASN/TNI/Polri, bendahara pemerintah dan pejabat yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan ini akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain e-filing, DJP juga telah menyediakan layanan e-billing, yaitu sistem pembayaran elektronik (billing system) berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan akurat. Lebih cepat, karena pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui internet banking atau mesin ATM, tidak harus mengantri di teller. Selain itu, tidak perlu lagi membawa lembaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos persepsi, cukup tunjukkan kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.

 

Lebih cepat, karena transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit, dari mana saja. Jika memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, tidak perlu menunggu lama, karena kode billing akan memudahkan teller memperoleh data pembayaran berdasarkan data yang telah di-input oleh Wajib Pajak. Antrian di bank atau kantor pos pun akan cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak. 

 

Lebih akurat, karena sistem ini akan membimbing pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. Kesalahan input data yang biasa terladi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada Iayar adalah data yang telah diinput sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.